Skip to content

faktor sB(oediono)y di saham … : 201009

Oktober 19, 2009

20/10/2009 – 03:00
Firmanzah
Soal Kabinet SBY Cari Aman

Firmanzah
(inilah.com /Dokumen)
INILAH.COM, Jakarta – Presiden terpilih SBY telah memanggil calon menteri untuk uji kelayakan dan kepatutan. Menariknya, pos menteri yang diisi oleh kalangan partai politik menempati pos strategis. Apa dampaknya?

Menurut pengamat politik ekonomi UI Firmanzah, penempatan menteri dari unsur partai politik bertujuan untuk mengamankan lobi-lobi di parlemen selain untuk mengurangi friksi dalam rapat-rapat anggaran.

“Kami berusaha memahami psikologis SBY. Soal tepat atau cocok, itu persoalan lain. Tapi rasanya jika melihat petanya seperti ini SBY akan lebih mengedepankan hubungan eksekutif dan legislatif,” katanya kepada R Ferdian Andi R wartawan INILAH.COM di Jakarta, Senin (19/10). Berikut wawancara lengkapnya:

Setidaknya ada 19 pos menteri yang diduduki kader partai politik dengan ragam pos menteri baik di makro maupun mikro ekonomi, apa komentar Anda terkait proyeksi kabinet lima tahun ke depan?

Seperti yang kita duga sebelumnya, memang SBY beberapa waktu lalu sempat menyatakan profesionalisme dalam kabinet. Ternyata memang untuk pos strategis diisi oleh figur yang memiliki latar belakang dari partai politik. Saya rasa SBY berusaha mengamankan lobi-lobi di DPR.

SBY juga berkeinginan dengan menempatkan menteri dari parpol agar mengurangi friksi dalam rapat-rapat anggaran. Kami berusaha memahami psikologis SBY. Soal tepat atau cocok, itu persoalan lain. Tapi rasanya jika melihat petanya seperti ini SBY akan lebih mengendepankan hubungan eksekutif dan legislatif.

Bagaimana dengan akselerasi program kerja kabinet?

Dugaan saya SBY menaruh Boediono sebagai wapres dengan latar belakang profesional untuk menyeimbangkan kabinet di partai politik di ekonomi. Jadi, akselerasi nanti ada di tangan Wapres, kemudian kelancaran anggaran dan pencairan budget mungkin menurut harapan SBY dapat dilakukan dengan menggandeng parpol.

Memang ada risiko menteri dari latar belakang parpol biasanya kemampuan teknis instrumental dan metodologi relatif kurang dibandingkan yang profesional. Jadi saya tidak tahu logikanya seperti apa?

Cuma dugaan saya, untuk teknis dan operasional akan memberdayakan eselon I dan II di departemen. Posisi menteri hanya politik, yang merepresentasikan dari kepentingan politik, negosiasi yang baik bersama teman-teman DPR sementara yang teknis diserahkan Eselon I dan II.

Apakah efektif dengan pembagian peran seperti itu?

Saya khawatir nanti koordinasi di DPR bagus tapi koordinasi di teknisnya dengan eselon I dan II dan di daerah yang punya potensi akan terganggu. Karena memang keputusan politik itu harus diterjemahkan dalam keputusan administrasi, alokasi dan dana program hingga ke daerah. Memang menteri berlatar belakang politik maka pendekatannya politik, bukan pendekatan birokrasi adminitrasi. [mdr]

From → Seputar Indy

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: