Skip to content

ketegangan baru segitiga kepentingan … 281009

Oktober 28, 2009

Asosiasi Nilai Aturan Tambang Diskriminatif Peraturan dinilai hanya mengakomodir kepentingan perusahaan lokal. RABU, 28 OKTOBER 2009, 17:14 WIB Hadi Suprapto, Ferial Kegiatan penambangan tembaga dan emas PT Newmont Nusa Tenggara (VIVAnews/Hadi Suprapto) BERITA TERKAIT Harga Aluminium Dunia Merangkak Naik PP Mineral Molor Hingga Maret 2010 Kembangkan Energi, Swasta Diperas US$ 87,4 M 2010, Target Investasi Energi US$ 28 Miliar Ekspor Batu Bara Bakal Dibatasi 150 Juta Ton Web Tools

VIVAnews – Asosiasi Jasa Penunjang Pertambangan Indonesia menilai, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Jasa Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum menampung kepentingan seluruh perusahaan jasa pertambangan di Indonesia. Pasalnya, dalam peraturan menteri soal jasa pertambangan itu menyebutkan, hanya perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional yang bisa melakukan penambangan. Sedangkan perusahaan jasa pertambangan lain tidak terakomodir dalam peraturan ini. “Dari kami (stakeholder) mengharapkan, pemerintah memberikan kriteria yang jelas mengenai perusahaan publik, bagaimana kriteria perusahaan asing, bagaimana kalau kepemilikan asingnya hanya 5 persen saja, apakah bisa diakomodir menjadi perusahaan nasional sehingga memiliki kesempatan sebagai kontraktor jasa pertambangan ,” kata Ketua Badan Pengurus Pusat Aspindo Tjahyono Imawan di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2009. Dengan demikian, menurut dia, peraturan menteri ini tidak menguntungkan semua perusahaan dan memberikan dampak yang berbeda bagi perusahaan jasa pertambangan yang ada di dalam negeri. ”Perusahaan lokal dan nasional mungkin merasa memiliki kesempatan lebih luas, sayangnya anggota perusahaan jasa pertambangan bukan hanya lokal dan nasional, tetapi juga asing,” tuturnya. Dia menjelaskan, Asosiasi telah memperingatkan pemerintah agar peraturan menteri tersebut tidak mengganggu iklim investasi dan membuat investor tidak nyaman. Peraturan menteri ini memberikan pengertian jasa pertambangan lokal adalah perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di kabupaten/kota, provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri, dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan. Perusahaan jasa pertambangan nasional merupakan perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri, dan beroperasi di wilayah atau di luar wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud perusahaan jasa pertambangan lain adalah perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh asing. hadi.suprapto@vivanews.com • VIVAnews

From → Seputar Indy

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: