Skip to content

prioritas, dalam dulu tukh … 140110

Januari 14, 2010

Jumat, 15/01/2010 00:00 WIB

Gagal DMO, produksi tambang dipotong 50%

oleh :

JAKARTA: Produsen mineral dan batu bara bisa terkena sanksi berupa pemotongan produksi hingga 50% bila tidak mampu memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) menyusul keluarnya Permen ESDM No. 34/2009.

Sebelumnya sanksi gagal DMO tidak diatur. Dalam ketentuan baru tersebut, sanksi itu tidak hanya dikenakan kepada produsen. Bila pasar dalam negeri tidak mampu menyerap DMO mineral dan batu bara sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemda juga berhak mengurangi kebutuhan pasar hingga 50% pada tahun berikutnya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu bara Ditjen Mineral, Batu bara, dan Panas bumi Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono mengatakan Permen DMO itu tidak hanya produsen saja yang akan dikenakan sanksi, tetapi juga kepada pemakai sehingga menjamin keamanan pasokan dalam negeri.

“Tentunya berdampak kerugian bila DMO sudah ditetapkan tetapi konsumen tidak mampu menyerapnya. Artinya, permen itu berlaku kepada semua, baik produsen maupun konsumennya,” ujarnya kemarin.

Dalam Permen ESDM No. 34/2009 yang diterbitkan pada 31 Desember 2009 itu, terutama Pasal 20 Bab VIII menyebutkan menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif bagi pelanggar DMO.

Ada peringatan

Menurut Bambang, sanksi pemotongan produksi dan pengurangan alokasi pemasokan hingga 50% itu diberlakukan setelah peringatan tertulis paling banyak tiga kali dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. “Tentunya ada peringatan tertulis dulu sebelum dikenakan sanksi pemotongan produksi atau pengurangan alokasi pemasokan itu.”

Sebenarnya keluarnya kebijakan DMO merupakan bagian dari program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang dijanjikan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.

Regulasi lebih tepat untuk mengamankan kebutuhan pengamanan pasokan energi primer, terutama pembangkit yang berbahan bakar batu bara.

Berkaitan dengan Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association Priyo Pribadi Soemarno mengungkapkan lembaga itu tidak keberatan dengan munculnya regulasi itu. Hanya saja, tegasnya, pemberian sanksi juga harus diimbangi dengan jaminan pembelian alokasi DMO.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia Bob Kamandanu menilai produsen batu bara selama ini sebenarnya telah memprioritaskan pasokan batu bara dalam negeri.

“Dengan adanya Permen DMO itu berarti semakin teregulasi. Tentunya harus ada monitoring dalam pelaksanaannya.”

Menurut Bob, pengawasan sederhana bisa dilakukan bila pembeli dalam negeri menggunakan market price sehingga produsen dengan sendirinya akan berlomba untuk menjual produksinya ke dalam negeri. (ibet.nurbaiti@bisnis.co.id)

Oleh Nurbaiti

Bisnis Indonesia

bisnis.com

14/01/2010 – 17:35
Inilah Permen ESDM Soal DMO Batubara
Makarius Paru

(istimewa)
INILAH.COM, Jakarta – Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 34 tahun 2009, tentang pengutamaan pemasokan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Dalam bab II pasal 2 Permen tersebut dijelaskan; Badan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara harus mengutamakan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Adapun mineral

yang dimasksud adalah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

Dalam bab III, mengatur mengenai harga jual mineral dan batubara, pasal 9, harga jual mineral dan batubara yang dijual di dalam negeri mengacu pada harga patokan mineral dan harga patokan batubara, baik untuk penjualan langsung (spot) atau penjualan jangka tertentu (term).

Dalam bab IV, diatur rencana kerja dan anggaran biaya. pasal 10, badan usaha pertambangan mineral dan batubara wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri ESDM, aq Dirjen Minerba, wali kota sesuai dengan kewenangan paling lambat bulan November pada tahun berjalan.

Dan dalam bab VIII diatur mengenai sanksi administratif; pasal 20 ayat 1, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada badan usaha pertambangan

atas pelanggaran ketentuan tersebut.

Pasal 2, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemakai mineral atau pemakai batubara atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam permen.

Ayat 3, sanksi administratif kepada badan usaha pertambangan berupa; (a) peringatan tertulis paling banyak 3 kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 bulan. (b), pemotongan produksi mineral

atau batubara paling banyak 50% dari produksi pada tahun berikutnya.

Ayat 4, sanksi administratif kepada pemakai mineral atau pemakai batubara, (a) peringatan tertulis paling banyak 3 kali dalam jangka waktu masing-masing paling lama 1 bulan. (b), pengurangan alokasi pemasukan

mineral atau batubara paling banyak 50% dari kebutuhannya pada tahun berikutnya.

Ayat (5),apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan, maka badan usaha pertambangan mineral dan batubara dilakukan pemotongan produksi mineral atau batubara paling banyak

50% dari produksi pada tahun berikutnya.

Ayat (6),apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan, maka kepada pemakai mineral atau pemakai batubara dilakukan pengurangan alokasi mineral atau batubara paling banyak

50% dari kebutuhan pada tahun berikutnya. [hid]

From → Seputar Indy

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: