Skip to content

106 juta ton batu item di$3d0+ … 021010

Oktober 2, 2010

Kebijakan Energi Segera Dibenahi Kamis, 30 September 2010 – 10:05 wib

MESKI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk tahun depan, hal itu tidak menyurutkan niat Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo untuk menggenjot TDL. Menkeu mengusulkan tarif listrik naik secara selektif. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah tidak perlu menambah anggaran subisidi listrik terusmenerus sehingga bisa tercipta pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) yang sehat dan tidak digerogoti terus oleh biaya subsidi. Sayangnya, Agus belum memberi gambaran seperti apa kenaikan TDL secara selektif itu. Lemparan “bola panas” dari mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu kontan ditanggapi serius oleh anggota DPR dan kalangan pengusaha. Pasalnya, di mata wakil rakyat, keputusan pembatalan kenaikan TDL pada tahun depan sudah tidak bisa diganggu gugat alias telah final. Kalau pemerintah tetap ngotot memaksakan kenaikan tarif, sama saja melanggar komitmen yang telah disepakati dengan Komisi VII DPR. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersikukuh kembali mendongkrak TDL pada awal tahun depan. Semula, tarif diusulkan naik 15 persen, tapi rencana tersebut dihujani protes, terutama dari kalangan pengusaha. Buntutnya, besaran kenaikan TDL tersebut diciutkan menjadi 5,4 persen. Menurut hitungan pemerintah, bila tarif listrik digenjot naik sebesar 15 persen per Januari 2011, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan mengantongi tambahan pendapatan sebesar Rp12,7 triliun. Harapan perusahaan listrik pelat merah itu untuk menambah biaya operasional tinggal harapan. Melalui rapat maraton antara pemerintah dan komisi di DPR yang membidangi masalah energi awal pekan ini, Dewan tak memberi lampu hijau kenaikan TDL. Sebenarnya menaikkan TDL bukan barang haram, hanya saja kita berharap hal itu menjadi opsi terakhir setelah opsi lain ditempuh. Opsi yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah bagaimana membuat operasional PLN lebih efisien. Di antaranya menurunkan biaya produksi pembangkit (BPP) melalui penggunaan gas dan batu bara serta menekan pemakaian bahan bakar minyak (BBM). Langkah lain, PLN harus rajin mengontrol kebocoran listrik yang sudah masuk kategori memprihatinkan. Opsi menurunkan BPP melalui penghematan penggunaan BBM memang sudah dicanangkan manajemen PLN. Tahun depan, perusahaan negara itu optimistis menekan konsumsi BBM untuk pengoperasian pembangkit sekira tiga juta hingga empat juta kiloliter. Menurut Direktur Energi Primer PLN Nur Pamudji, konsumsi BBM perseroan diprediksi sekira lima juta hingga enam juta kiloliter tahun depan. Bandingkan,perkiraan konsumsi BBM tahun ini sekira Sembilan juta kiloliter. Konsumsi bahan bakar itu bisa ditekan berkat beroperasinya sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa. PLTU tersebut bagian dari proyek 10.000 Megawatt tahap pertama. Memang, berbagai upaya PLN telah dilakukan untuk menekan penggunaan BBM serendah mungkin dengan menggantikan batu bara. Tengok saja, Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik (PLN) Tahun 2010–2019, penggunaan batu bara pada pembangkit listrik secara bertahap diharapkan bisa segera menggeser konsumsi BBM yang berbiaya tinggi itu. Manajemen PLN menargetkan pengoperasian sejumlah PLTU akan menambah konsumsi batu bara sekira 10 juta ton dari 38.234 juta ton tahun ini menjadi 48.912 juta ton pada tahun depan. Diharapkan konsumsi batu bara terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga mencapai puncaknya pada 2019 sejumlah 106.261 juta ton.Adapun konsumsi BBM semakin tipis hingga sekira 2.739 juta kiloliter. Kalau menyimak rencana PLN itu, sebenarnya perdebatan soal kenaikan TDL bisa diminimalkan.Pemerintah tak perlu terbebani urusan tarif listrik sehingga bisa berkonsentrasi penuh bagaimana memperbaiki kebijakan energi agar lebih baik lagi. Terus terang,kebijakan energi selama ini sangat tidak bersahabat dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab, hal itu berdampak pada lemahnya daya saing berbagai produk di dalam negeri karena industri domestik terganjal biaya energi (listrik), sedangkan PLN tersandera oleh biaya BBM. Karena itu,pemerintah cobalah berpikir lebih besar, jangan cuma bisa mengutak-atik kenaikan TDL. (*)(Koran SI/Koran SI/ade)

From → Seputar Indy

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: